MUSI RAWAS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Rapat Paripurna, Selasa (6/9/2022).
Sikap penolakan tersebut, disampaikan anggota F-PKS DPRD Musi Rawas, Renny Widiastuti, SE. Ia menegaskan, secara kepartaian, pihaknya menolak kenaikan harga BBM, sebab hal tersebut belum tepat, dan dampaknya membebani masyarakat.
Pihaknya juga mendapatkan aspirasi masyarakat yang menyuarakan mengambil sikap menolak kenaikan harga BBM saat ini.
Seharusnya, pemerintah melakukan kajian yang mendalam terhadap kenaikan itu terhadap beban hidup masyarakat. Jadi tidak serta-merta langsung menaikan harga tanpa ada evaluasi, dan mencari opsi-opsi lain jika dianggap subsidi membebani APBN.
Harus disadari, adanya imbas kenaikan BBM jelas akan menaikkan biaya trasnport dan harga-harga barang. Dan dampaknya akan langsung dirasakan rakyat. Pendapatan mereka akan menurun karena daya beli secara umum turun. Ada banyak petani, tukang ojek, UMKM, sopir angkutan, dan sektor lain yang akan sangat terpukul dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi ini.
Bantuan BLT yang dijanjikan tidak sebanding bila dibandingkan dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi, ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah baru.
Fraksi PKS dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan terang-terangan menolak berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat !. Oleh karena itu melalui pemerintah daerah, F-PKS meminta kepada Bupati Musi Rawas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan harga BBM seperti semula.
“Harus dibatalkan, agar tidak menjadi beban ekonomi masyarakat,” tandas Renny. (Humas)
