MUSI RAWAS | DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Musi Rawas menyikapi kebijakan pemerintah yang telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dan Pertalite, Sabtu (3/9/2022).
DPD PKS Musi Rawas dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan Kenaikan BBM Subsidi yang membebani rakyat.
“Kami menolak tegas kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM,” terang Ketua DPD PKS Musi Rawas, H. Suhari, S.Pt., Selasa (6/9/2022).
Ada sejumlah pertimbangan penolakan harga BBM. Kenaikan BBM Subsidi ini mengkhianati kepercayaan rakyat.
Padahal pemerintah telah diberi mandat oleh rakyat untuk menyejahterahkan masyarakat, dengan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat dan menyiapkan lapangan kerja.
“Sesuai janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi faktanya, BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014,” ujar dia.
Suhari menjelaskan, Pemerintah seringkali berdalih jika membengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM.
Menurutnya, pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
“Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara. Sehingga itu tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat,” ungkapnya.
Dengan naiknya harga BBM, efeknya semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru mau pulih pasca pandemi Covid-19.
Adanya kompensasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, lanjut dia, hanya menjadi solusi yang bersifat sementara.
Bahkan penyaluran bansos tersebut selama ini banyak catatan, ketidak keakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos.
“Kami mendesak agar Pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM Subsidi. Karena kenaikannya itu sangat membebani rakyat,” tegasnya. (Humas)
